Sejarah Ekonomi Indonesia
1EB21
1.
Adilah Fauziyyah (20215143)
2.
Fakhrani Rizki Maulida (27215616)
3.
Rezka Herviana Sudibyo (25215857)
Minggu ke II & III
A.
Sejarah
Pra Kolonialisme
Sejarah perekonomian Indonesia pada
Era Pra Kolonial yaitu era dimana kekuatan eropa belum mampu menguasai daratan dan perairan
Indonesia. Nusantara yang searang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari
pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Termasuk
masa berkembangnya agam Hindu dan Budha sebagai agama yang pertama kali dikenal
di Indonesia, sehingga adat budaya Hindu-Budha masih dapat kita lihat hingga
kini terutama dari bangunan bangunan bersejarah pada masa itu. Diantaranya
berbagai prasasti dan candi yang merupakan hasil budaya masyarakat indonesia
pada masa itu. Kejayaan kerajaan ini berangsung mulai abad ke 4 hingga abad ke
15. Tepatnya dimulai dari masa kejayaan kerajan Kutai hingga Kerajaan
Malayapura.
Setelah masa itu, perdagangan dunia
mulai berkembang seiring dengan ditemukannya Indonesia oleh berbagai bangsa
lain dari berbagai belahan dunia. Pada abad ke 12 mulai lah berdatangan para
pedagang atau lebih dikenal dengan sebutan Guzarat dari Timur Tengah. Terutama
para pedagang berkembangsaan Arab Saudi yang beragama islam. Dan dari mereka
inilah cikal bakal penyebaran dan berkembangnya agama islam di Indonesia
ini. Adanya interaksi antar pedagang dengan
orang Indonesia asli berbisnis lama kelamaan berkembang menjadi akulturasi
budaya. Tidak sedikit bangsa arab menikahi orang Indonesia dan menetap di
Indonesia. Beberapa pengusaha local kemungkinan tertarik dengan agama baru ini
dan dianggapnya menuntungkan untuk menganut keyakinan sama seperti sebagian
besar pedagang.
Prasasti pada batu nisan menunjukkan
bahwa pada awal abad ke 13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian utara
Sumatera disebut dengan Pasai atau Samudera. Kerajaan ini dianggap sebagai
kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada akhir abad ke 14 dan awal abad ke 15
pengaruh kerajaan Majapahit di Indonesia mulai menurun Karen konflik dan
meningkatnya kerjaan Islam. Senah perdangan baru, Malaka merupakan
salah satu kekuatan baru, kekuatan ini berasal dari pesisir Malaysia. Negara
ini menjadi pelahuan sukses dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan
perdagangan luas yang membentang dari cina dan Maluku di ujung timur Afrika dan
Mediterania di ujung barat. Historis antara perdangan dan Islam juga terlihat
dalam perkembangan di beberapa pulau di Indonesia. Cerita tentang Kejayaan
Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis yang memiliki
teknologi navigasi maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa memiliki
pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah rempah dunia. Dan disini awal mula era
Kolonialisme.
- Sistem Monopoli VOC
Sistem Monopoli VOC terdapat dalam
masa penjajahan Belanda sekitar 1602 – 1942. Belanda masuk ke Indonesia pada
tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan
kerajaan kecil di Indonesia. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602.Tujuan
utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah –
rempah di Indonesia. Hal ini terjadi selama 3,5 abad. Hal yang pertama VOC
adalah berusaha menguasai salah satu pelabuhan penting yang dijadikan pusat
VOV. Untuk keperluan tersebut VOC mengincar kota Jayakarta. Ketika itu
Jayakarta di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Sultan Banten mengangkat
Pangeran Wijayakrama sebagai adipati di Jayakarta.
Mula – mula VOC mendapatkan izin
dari Pangeran untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta, tetapi J.P. Coen
yang menjabat sebagai gubernur VOC malah menyerang Pangeran Wijayakrama. Kota
Jayakarta direbut dan dibakar, kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta J.P.
Coen membangun sebuah kota baru yang beri nama Batavia. Batavia kemudian
menjadi kantor pusat VOC. Dengan kedudukan yang makin kuat VOC melakukan
politik dividi et Impera atau politik
mengadu domba kepada kerajaan – kerajaan yang ada di Indonesia. VOC juga sering
ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan – kerajaan di Indonesia.
Setelah berhasil menguasai seluruh kota penghasil rempah-
rempah di Indonesia. VOC diberikan hak
Octrooi (Hak Istimewa) oleh Kerajaan Belanda. Hak Istimewa tersebut antara lain :
1.
Hak
monopoli perdagangan
2.
Hak
mencetak dan mengeluarkan uang
3.
Hak
mengadakan perjanjian
4.
Hak
mengumumkan perang
5.
Hak
menjalankan kekuasaan kehakiman
6.
Hak
memungut pajak
7.
Hak
memiliki angkatan perang
8.
Hak
menyelenggarakan pemerintahan sendiri
Dengan hak yang dimiliki VOC, maka
kongsi dagang yang sering di sebut “Kompeni” berkembang dengan pesat. VOC
memonopoli seluruh hasil rempah rempah yang dihasilkan oleh masyarakat
Indonesia. Bukan hanya kepada masyarakat biasa, kompeni juga mengharuskan
kerajaan – kerajaan menyerahkan hasil bumi seperti beras, lada, kopi, rempah –
rempah, kayu jati dsb kepada VOC. Hasil bumi itu harus diberikan kepada VOC
dengan jatah yang sudah ditetapkan oleh VOC.
Adapun bentuk aturan paksaan VOC yang diterapkan di
Indonesia, antara lain :
1.
Aturan monopoli dagang, yaitu menguasai
sendiri seluruh perdagangan rempah–rempah di Indonesia.
2.
Contingen
Stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil
bumi.
3.
Verplichte
Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga
yang telah di tetapkan.
4.
Preangerstelsel,
yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyar Priangan untuk menanam kopi.
Apabila seluruh aturan yang telah di
tetapkan oleh VOC tidak di jalan kan maka pelanggarnya akan dijatuhi hukuman.
Hukuman terhadap para pelanggar disebut ekstirpasi
. hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah – rempah milik petani dan
pemiliknya disiksa atau bisa – bisa dibunuh.
C. Sistem tanam paksa
Sistem tanam paksa/Cultuurstelsel
adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Johannes Van Den Bosch
pada tahun 1830 meniru gaya pemerintahan Deandles dan Raffles dengan cara
mengeksploitasi tenaga kerja penduduk pribumi, yang mewajibkan setiap desa
menyisishkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya
kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah
colonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada
pemerintah colonial.
Latar belakang yang menyebabkan
timbulnya sistem tanam paksa terjadi awal abad 19, pemerintah belnada
mengeluakan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri
Belanda sendiri (Pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan
Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan Johannes Van Den
Bosch menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisis kekosongan kas Negara
dengan cara peningkatan produksi tanaman ekspor melalui tanam paksa.
Ketentuan – ketentuan yang diterapkan oleh Van Den Bosch
sebagai berikut :
1.
Para
petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya utuk
ditanami tanaman perdagngan yang sudah ditentukan.
2.
Bagian
tanah yang digunakan untuk menanan tanaman wajib tersebut dibebaskan dari
pembayaran pajak.
3.
Hasil
dari penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah
Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dan nilai pajaknya akan dibayarkan
kembali sisanya.
4.
Tenaga
dan waktu untuk menggarap tanaman perdagangan tidak melebihi dari tenaga dan
waktu dalam menanam padi.
5.
Kegagalan
panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab pemerintah.
6.
Bagi
mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahunnya
di perkebunan milik pemerintah.
7.
Penggarapan
tanah untuk tanaman wajib akan diawasi langsung oleh penguasa pribumi. Pegawai
Belanda secara umum mengawasi jalannya penggarapan dan pengangkutannya.
Namun dalam perjalanan sistem tanam paksa banyak sekali
penyimpangan ketentuan yang terjadi seperti:
1. Sawah dan lading petani terbengkalai
karena perhatian dipusatkan pada penanaman tanaman wajib.
2. Rakyat yang tidak memiliki tanah
harus bekerja melebihi waktu dari waktu yang ditentukan.
3. Luas lahan untuk penanaman tanaman
wajib melebihi dari seperlima lahan garapan.
4. Lahan yang disediakan untuk
penanaman tanamana wajib tetap dikenakan pajak tanan.
5. Kelebihan hasil panen dan jumlah
pajak yang dibayarkan tidak dikembalikan.
6. Kegagalan panen tanaman wajib tetap
menjadi tanggung jawab petani.
Semua penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa telah
mengakibatkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat seperti:
1.
Sawah
ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja terus menerus sehingga
penghasilan menurun drastis.
2.
Beban
rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil
panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi dan menanggung resiko apabila
terjadi kegagalan panen.
3.
Timbulnya
tekanan fisik dan psikis yang bekepanjangan.
4.
Timbulnya
bahaya kemiskinan yang semakin berat
5.
Timbulnya
bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana – mana sehingga angka kematian
meningkat drastis.
6.
Bahaya
kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon
(1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian mengakibatkan jumlah
penduduk menurun dratis. Selain itu juga terjdi penyakit busung kapar
(hongorudium) dimana-mana.
D. Sistem Ekonomi kapitalis liberal
Sistem ekonomi liberal kapitalis
adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku – pelaku
ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau
sumber daya – sumber daya ekonomi atau factor produksi. Asset dan factor
produksi dari sistem ekonomi liberal kapitalis sebagian besar berasal dimiliki
swasta/pribadi.
Dalam perekonomian liberal kapitalis
setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua
orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar – besarnya dan
bebas melakukan kompetisis untuk memenangkan persaingan bebas. Tetapi dilain
pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah
hanya bertugas melindungi, menjaga dan member fasilitas agar setiap individu
dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik – baiknya.
Ciri – ciri dari
sistem ekonomi liberal kapitalis :
1.
Masyarakat
diberi kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi.
2.
Pemerintah tidak ikut campur tangan
secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
3.
Masyarakat
terbagi menjadi golongan yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan
masyarakat pekerja (buruh).
4.
Motif mencari laba terpusat pada
kepentingan sendiri.
5.
Peranan
modal sangatlah penting dalam ekonomi liberal kapitalis.
6.
Timbul
persaingan dalam masyarkay terutama dalam mencari keuntungan.
7.
Kegiatan
selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
8.
Pasar
merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
9.
Biasanya
barang – barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis memiliki Kelebihan dan
Kekurangan yaitu :
1.
Kelebihan
:
a. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi msyarakat
dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi mengunggu perintah
dari pemerintah.
b. Setiap individu bebas memiliki
sumber – sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi
masyarakat dalam perekonomian.
c. Timbul persaingan semangat untuk
maju dari masyarakat.
d. Menghasilkan barang–barang bermutu
tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
e. Efisiensi dan efektifitas tinggi,
karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
f. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan tersebut.
2.
Kekurangan
:
a. Terjadinya persaingan bebas yang
tidak sehat.
b. Masyarakat yang kaya semakin kaya
dan yang miskin semakin miskin.
c. Banyak terjadinya monopoli
masyarakat.
d. Banyak terjadinya gejolak dalam
perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
e. Pemerataan pendapatan sulit
dilakukan karena persaingan bebas tersebut.
f. Dapat menciptakan kesenjangan antar
masyarakat.
g. Renta terhadap krisis ekonomi.
Negara- Negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis
antara lain :
1.
Benua
Amerika : Amerika Serikat,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba,
Kolombia, Ekuador, Kanada, Meksiko, Paraguay, Peru,
dan Venezuela.
2.
Benua
Eropa : Austria,
Belgia, Bulgaria, Kroasia, Ceko, Slovakia,
Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
3.
Benua
Asia : India, Iran,
Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina,
Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura.
4.
Kepulauan
Oceania : Australia dan Selandia
Baru.
5.
Benua
Afrika : Mesir, Senegal,
Afrika Selatan.
E.
Era
pendudukan Jepang
Awal
kependudukan jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada
tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Kedatangan Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi
untuk keperluan Jepang. Menipisnya persediaan minyak bumi untuk keperluan
perang dan tekanan dari Amerika Serikat yang melarang ekspor minyak bumi ke
Jepang. Jepang mendarat di tiga daerah di Pulau Jawa yaitu
Banten, Indramayu dan Rembang. Melalui Indramayu, Jepang dengan cepat merebut
pangkalan udara Kalijati yang dikuasai oleh Belanda. Hingga akhirnya tanggal 9
Maret tahun Showa 17,upacara serah terima kekuasaan antara tentara Jepang dan
Belanda di Kalijati diadakan.
Indonesia sudah lama diincar bala tentara Jepang. Alasanyannya adalah melimpah sumber
daya manusia dan sumber daya alam. Hal ini sangat penting untuk mendukung
kepentingan perang Jepang. Pada era kependudukan Jepang, perekonomian Indonesia
bercorak ekonomi perang. Cirinya adalah adanya pengaturan, pembatasan, dan
pegausaan faktor – faktor produksi oleh pemerintah militer. Pemerintah militer
Jepang langsung mengawasi perkebunan untuk diberdayakan untuk perang. Dalam
bidang perbankan Jepang melikuidasi bank – bank peninggalan Belanda. Kemudian
Jepang mendirikan bank – bank sendiri. Jepang juga mengelarkan uang baru untuk
menutup deficit akibat pembangunan bidang militer.
Awal mula
kedatangan Jepang ke Indonesia bersikap manis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk
Indonesia dan bebas dari kesengsaraan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Masyarakat
Indonesia terbuai ucapan dan janji manis dari bangsa Jepang. Padahal Bangsa
Jepang juga memanfaatkan Indonesia dengan meeksploitasi sumber daya alam dan
sumber daya tenaga dari masyarakat pribumi sama seperti yang di lakukan oleh
bangsa Belanda.
Dengan
mengekploitasi Jepang memberlakukan sistem pengaturan ekonomi pemerintahan
Jepang, dan berikut beberapa hal yang diberlakukan :
1.
Kegiatan
ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Mulai dari hasil perkebunan,
pabrik, hasil pertambangan, bahan mentah, bank hingga perusahaan semua
digunakan untuk mendukung kegiatan perang.
2.
Jepang
mengawasi ekonomi Indonesia secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat
berat. Jepang mengendalikan harga, menggendalikan perkebunan, mengendalikan
peredaran sisasisa persediaan barang dan mengendalikan penggunaan barang.
3.
Menerapkan
sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan
menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya semua kekayaan yang dimiliki
masyarakat dkorbankan untuk kepentingan perang.
F.
Cita
– cita Ekonomi merdeka
Setiap
kehidupan mempunyai cita cita yang ingin digapai, bukan hanya menjadi sebuah
angan semata. Kemerdekaan Indonesia tahun ini telah menginjak ke 70 tahun.
Angka yang seharusnya sudah merdeka dalam arti sesungguhnya. Bukan hanya
merdeka dari jajahan Negara lain secara nyata, tetapi merdeka dari segala aspek
kehidupan. Merdeka dari jajahan Negara lain secara terselubung, sebagai contoh
PT Freeport yang mengeksploitasi kekayaan bumi Indonesia dengan hanya memberi
beberapa persen pendapatan untuk Negara Indonesia.
Merdeka
dari kemiskinan contohnya semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat,
menurunnya tingkat kemiskinan, dan cepatnya laju ekonomi. Seperti yang
dikatakan oleh bung Hatta “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang
alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung
Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup
melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya
duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta
di New York, AS, tahun 1960).
Dengan itu
cita cita dari kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya adalah menjadi suatu
negara yang bukan hanya merdeka dari jajahan bangsa lain tetapi juga merdeka
dari kemiskinan, kebodohan, penjajahan terselubung, dan keterbelakangan
ekonomi. Indonesia adalah Negara yang kaya. Kaya akan SDA contohnya melimpahnya
hasil perut bumi, melimpahnya hasil perkebunan, melimpahnya hasil laut dan
masih banyak lagi. Kaya akan SDM menurut data yang diperoleh Indonesia menjadi
penduduk terpadat ke 4 di dunia dengan memiliki 44,98% penduduk usia produktif
pada tahun 2013, dengan pendidikan yang baik Indonesia dapat dipastikan menjadi
Negara maju.
Kaya akan
budaya yang dapat menghasilkan pendapatan dari sector pariwisata. Dengan begitu
banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia seharusnya kita dapat mendominasi
ekonomi di dunia. Dengan itu sekarang dan sampai seterusnya kemerdekaan
Indonesia bukan kemerdekaan dari penjajahan semata tetapi kemerdekaan dari
segala kesusahan dan menjadi Negara yang dapat mendominasi perekonomian dunia.
G.
Ekonomi
Indonesia setiap periode pemerintahan orde lama dan orde baru
Ada
5 periode pemerintahan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu :
1. Orde Lama (1950 – 1959)
Sebagai Presiden pertama indonesia, perekonomian
indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama
memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian
indonesia.
Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan
Soekarno diantaranya :
a. Nasionalisasi
Bank Java menjadi Bank Indonesia.
b. Mengamankan
usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
c. Berusaha
memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
d. Serta
beberapa kebijakan lainnya
yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam
jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan
Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :
a. Situasi
politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok
kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi
nasional.
b. Pertarungan
kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat
jatuh-bangunnya cabinet - tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan
kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.
c. Yang
paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan
pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak
memiliki basis borjuis yang tangguh.
2. Orde Baru (1966–1998)
Orde Baru adalah sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama
yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali
dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari
tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang
merajalela.
Meski telah merdeka, Indonesia pada
tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil.
Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun
1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya
persaingan di antara kelompok-kelompok politik.
Tetapi meskipun masih relatif tidak
stabil, perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat daripada orde lama karena
Indonesia sudah mulai memahami arus perekonomian. Dengan bukti pada Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik
dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari
80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir
Repelita I di tahun 1974.
Repelita II (1974-1979) dan Repelita
III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional,
dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri
yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia
berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah
satu negara pengimpor beras terbesar di dunia di tahun 1970-an.
Fokus Repelita IV (1984-1989) dan
Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor
pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya
industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja,
industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan
mesin-mesin industri.
3. Reformasi (1998 – Sekarang)
Pada
masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian
disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie.
Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun
juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32
tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
·
Masa
Kepemimpinan B.J. Habibie
Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan
kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan
besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali
perekonomian . Masa pemerintahan Habibie ditandai
dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu
dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan
pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
Di
bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih
berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama
setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada
level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era
pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi
Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
·
Masa
Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi
perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan
PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah,
sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid
dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU
No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan
daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus
tertunda.
Politik
dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi
enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin,
dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian
dalam perdagangan saham di dalam negeri.
· Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masa
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing.
Di
masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan
korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di
Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Meski
ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah
yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak
menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
·
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
a. Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK)
= (2004-2009)
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Selama masa pemerintahan
SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang
cukup menyita perhatian adalah inflasi.Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil
ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun
2009.
Tagline
strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro
growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan
dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02
juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari
jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun.
Imbas
dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat
yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang
tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.
b. Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY-Budiono) = (2009-2014)
Memasuki
tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa
master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI).
Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan
Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita
antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar
antara USS 4,0-4,5 triliun.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar