FREEDOM: Kemiskinan dan Kesenjangan

Kemiskinan dan Kesenjangan

1EB21

1. Adilah Fauziyyah (20215143)

2. Fakhrani Rizki Maulida (27215616)

3. Rezka Herviana Sudibyo (25215857)

A. Konsep dan Pengertian Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup layak. Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi :

a. Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)

b. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)

c. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.

d. Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.

e. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

f. Pengetahuan dan keterampilan.

2. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga.Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan.

Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.Untuk melihat lebih jauh kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia berikut ini ditampilkan tabel perkembangan jumlah penduduk miskin yang terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan beserta persentase penduduk miskin.

B. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Garis kemiskinan di Indonesia secara luas digunakan pertama kali dikenalkan oleh Sajogyo pada tahun 1964 yang diukur berdasarkan konsumsi setara beras per tahun. Menurut Sajogyo terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan (Arndt, Pembangunan dan Pemerataan, hal 58, 1987).

BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (head count index) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan.

Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. World Bank mengelompokkan penduduk kedalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi

b. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang.

c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

C. Penyebab dan Dampak Kemiskinan

1. Penyebab Kemiskinan

Secara umum, penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam empat mazhab (Spicker, 2002), yaitu :

a. Individual explanation

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Mereka juga sering salah dalam memilih, termasuk memilih pekerjaan, memilih jalan hidup, memilih tempat tinggal, memilih sekolah dan lainnya. Gagal, sebagian orang miskin bukan karena tidak pernah memiliki kesempatan, namun ia gagal menjalani dengan baik kesempatan tersebut.

Sebagian lagi pernah memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, namun gagal menyelesaikannya, drop out dan akhirnya menjadi miskin. Tidak jarang juga terlihat bahwa seseorang menjadi miskin karena memiliki cacat bawaan. Dengan keterbatasannya itu ia tidak mampu bekerja dengan baik, bersaing dengan yang lebih sehat dan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dalam berbagai hal yang dapat menentukankondisi ekonomi hidupnya.

b. Familial explanation

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia kedalam kemiskinan. Akibatnya ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Demikian secara terus menerus dan turun temurun.

c. Subcultural explanation

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdi kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang membuat demikian.

d. Structural explanations

Mazhab ini menganggap bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturanlain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004), penyebab kemiskinan dapat terjadi karena:

a. Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan.

b. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan.

c. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya terdapat di desa, namun juga di kota. Kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

a. Ketidakberdayaan

b. Keterkucilan

c. Kemiskinan materi

d. Kerentanan

e. Sikap

Selain dari berbagai pendapat di atas, kemiskinan secara umum disebabkan oleh 2 faktor :

a. Faktor internal

Adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, seperti sikap yangmenerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yangkurang sempurna

b. Faktor eksternal

Adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin,seperti keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaankesempatan, sumberdaya alam yang terbatas, kebijakan yang tidak berpihak dan lainnya.Sebahagian besar faktor yang menyebabkan orang miskin adalah faktor eksternal.

2. Dampak akibat kemiskinan

a. Penggangguran

Jumlah pengganguran yang terjadi pada awal tahun 2011 mencapai 8,12 juta orang. Angka penggangguran ini cukup fantatis, mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi oleh bangsa saat ini.Banyaknya penggangguran, berarti mereka tidak bekerja dan otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, mereka tidak data memenuhi kebutuhan hidupnya.Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

b. Kekerasan

Kekerasan yang terjadi biasanya disebabkan karena efek pengangguran.Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal.

c. Pendidikan

Mahalnya biaya pendidikan, mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam.Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

d. Kesehatan

Biaya pengobatan yang terjadi pada klinik pengobatan bahkan rumah sakit swasta besar sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat miskin.

e. Konflik social bernuansa SARA

Konflik SARA terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut. Hal ini menjadi sebuah bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang sering terjadi di negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan.semuanya terjadi hamper merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan.

D. Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan si kaya dengan si miskin.

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 1980an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.

1. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets

Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.

Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an. Janti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.

Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting. Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series),

Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.

Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:

a. Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak

b. Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC’s

c. Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.

Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.

2. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.

Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan :

a. Pertumbuhan

b. Tingkat pendidikan

c. Struktur ekonomi

E. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

1. Indikator – indikator kemiskinan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan ).

b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

d. Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

f. Kuranganya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

i. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga,janda miskin,kelompok marginal dan terpencil).

2. Indikator - indikator Kesenjangan dari segi Pendapatan

a. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang berbeda.

b. PNS (golongan atas) lebih sejahtera dibandingkan petani.

c. Pertanian kalah jauh dalam menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3 % di tahun 2011, padahal Indonesia merupakan Negara agraris.

3. Indikator kesenjangan dan kemiskinan dalam perhitungan :

a. Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini.

Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini.Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

b. Indikator Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda.Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan.Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut.Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan.Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line).

Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris.

1) The incidence of proverty

Presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H.

2) The dept of property

Yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.

F. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan

2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan

3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya

4. Perbedaan peranan sektor swasta dan Negara

5. Perbedaan struktur industri

6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain

7. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.

2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.

3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.

4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.

5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.

6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Menurut Ginanjar (1996) ada 4 faktor penyebab kemiskinan, antara lain :

1. Rendahnya taraf pendidikan

2. Rendahnya taraf kesehatan.

3. Terbatasnya lapangan kerja.

4. Kondisi keterisolasian.

Faktor Penyebab Kemiskinan menurut Bank Dunia :

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal

2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana

3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector

4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.

5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)

6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.

7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelolah sumber daya alam dan lingkungannya.

8. Tidak adanya tata pemerintah yang bersih dan baik (good governance)

9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkunagan

G. Kebijakan anti Kemiskinan

Banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai macam masalah kemiskinan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan tidak langsung

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang tentram, ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang.

2. Kebijaksanaan langsung

Kebijaksanaan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta dan produktifitas sumber daya manusia ,khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah. Melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang,pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan – kegiaatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan sudah terealisasi dengan mengucurkan dana APBN 2014 senilai Rp. 47,2 Triliun. Beberapa program yang dibuat pemerintah untuk pegentasan kemiskinan seperti :

a. OPK (operasi pasar khusus)

b. Raskin (Beras Miskin)

c. JPS-BK (Jaringan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan)

d. PKSPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM)

e. ASKESKIN

f. JAMKESMAS

g. JPS-DBO (Jaringan Pengaman Sosial Bidang Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional)

h. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

i. BSM (Bantuan Siswa Miskin)

j. BOS (Bantuan Opersional Sekolah)

k. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

l. KUR (kredit Usaha Rakyat)

m. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :

a. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin

b. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi

c. Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

1. Intervensi jangka pendek, berupa :

a. Pembangunan/penguatan sektor usaha

b. Kerjsama regional

c. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

d. Desentralisasi

e. Pendidikan dan kesehatan

f. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

g. Pembagian tanah pertanian yang merata

h. Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan

i. Manajemen lingkungan dan SDA

j. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan

k. Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan